Review Buku “Apapun Partainya, Korupsi Hobinya”

index

BOOK REVIEW

Judul Buku        : “Apa Pun Partainya, Korupsi Hobinya”

Pengarang         : A.Yusrianto Elga

Penerbit             : IRCiSoD

Kota                  : Yogyakarta

Tahun                : 2013

Halaman            : 176

 

Nama              : Lina Andriani

NIM                : 1401120996

Prodi               : Pendidikan Bahasa InggrisPendahuluan

          Menyaksikan partai politik dan anggotanya yang seolah mempertajam mata rantai isu korupsi tanah air tentu bukanlah hal yang awam lagi bagi rakyat tanah air. Menurut survei Transparansi Internasional edisi 2011, dari 182 negara, Indonesia berada di peringkat ke-100 negara paling bersih dari korupsi.[1] Dilansir Indeks Persepsi Korupsi (CPI) 2014 yang dirilis Transparansi Internasional pada Rabu, 3 Desember 2014, Indonesia menduduki peringkat 107 dari 175 negara.[2] Padahal dari 235 juta penduduk beragama, umat islamnya mencapai 88,6 %.[3] Hal ini tentulah menjadi pukulan telak bagi umat islam dalam negeri, melihat kenyataan yang sebenarnya.

        Berangkat dari apa yang sebenarnya terjadi di negara Indonesia ini, dianggap patut menjadi referensi bacaan. Terutama tak lama lagi bangsa ini akan menikmati kembali pesta demokrasi, yang katanya nantinya akan menjadi penyampai aspirasi rakyat.

 

Isi

       A.Yusrianto Elga merupakan seorang alumnus Pidana dan Politik Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Beliau lahir di Sumenep, 4 Mei 1987. Pada tahun 2008 beliau bergabung dengan Indonesia buku (i:boekoe) Jakarta, menggarap proyek akbar bertajuk ‘Kronik Seabad Kebangkitan Indonesia: 1908-2008’. Kini selain menjadi penulis, beliau juga menjadi editor freelance di beberapa penerbit di Yogyakarta.

      Buku “Apa Pun Partainya, Korupsi Hobinya” karya A.Yesrianto Elga ini terdiri dari lima bab. Dimana setiap bab terdiri lagi dari beberapa sub-bab. Pada bab pertama buku ini berisi pendahuluan yang dibuka dengan kutipan dari salah satu filsuf besar Fredrich Nietzche “Naluri manusia yang tidak pernah padam adalah kehendaknya untuk berkuasa”.[4] Ditliskan pula data yang dirilis Komisi Pemberantasan Korupsi selama periode 2004-2011, tercatat sebanyak 1.408 kasus korupsi dengan kerugian negara sekitar Rp 39,3 triliun.[5]

        Pada bab ke-dua yang terdiri dari enam sub-bab antara lain: 1) Apa Pun Partainya, Korupsi Hobinya, 2) Antara “Pilar Demokrasi” dan “Pilar Korupsi”, 3) Soal ideology nomor sekian, yang penting uang!, 4) Katakan “Ya” pada korupsi, 5) Partai islam dan koruptor yang religious, 6) Partai islam, yang tidak amanah?.[6]  Pada bagian “Apa Pun Partainya, Korupsi Hobinya” penulis mengatakan bahwa partai politik itu surga bagi para koruptor. Dalam banyak survei yang dilakukan, keberadaan parpol tidak jauh berbeda dengan parlemen atau lembaga kepolisian yang masih terjangkit virus bernama korupsi.[7] Lalu pada bagian kedua dijelaskan mengenai bahwa kita, kini dihadapkan pada kenyataan bahwa parpol mencederai tugas luhur yang disandangnya, yakni bagaimana membawa bangsa ini keluar dari krisis multidimensi serta menjadi pelopor tegaknya keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.[8] Selanjutnya pada bagian ketiga dibahas, ketika uang menjadi orientasi politik, maka jangan heran jika fenomena korupsi tumbuh subur.[9] Di bagian keempat penulis berbicara mengenai keadaan rakyat yang semakin pesimis dengan munculnya partai-partai politik jika kenyataannya yang terjadi tidak jauh berbeda, atau bahkan lebih parah disbanding dengan era Orde Baru dulu.[10] Tertangkapnya Abdul Hadi Jamal dalam posisinya sebagai anggota Komisi Perhubungan Dewan Perwakilan Rakyat saat itu semakin menambah buram perjalanan bangsa ini menuju perubahan dibahas pada bagian ke lima.[11] Lalu yang terakhir pada bab kedua, “Namanya juga partai politik, apapun asasnya, tetap saja tidak amanah.” Begitulah pemikiran penulis jika menengok ekspresi masyarakat masa kini.[12]

       Beralih ke bab tiga dengan tajuk utama “Political Marchandiser” yang dikembangkan menjadi lima topic bahasan, yaitu: 1) Aktor-aktor busuk, 2) Logika untung-rugi dalam bisnis politik, 3) Peran para “Broker Politik”, 4) Aset Negara dan transaksi illegal, dan 5) mengais rezeki lewat partai politik.[13] Yang pertama dibahas adalah aktor-aktor busuk, “Indonesia telah menjadi suatu messy state, Negara amburadul” ujar Thomas Friedman, wartawan The New York Times.[14] Jika diibaratkan penguasa negeri ini meminjam bahasanya Al-Baqillani, seorang politikus Sunni yang cukup disegani tak ubahnya seorang majikan yang memosisikan rakyat sebagai budak.[15] Pada bagian selanjutnya mengenai logika untung rugi dalam bisnis politik. Barangkali kita masih ingat dengan fenomena caleg bunuh diri. Karena nasib mujur tidak berpihak pada mereka, alias gagal terpilih menjadi caleg, lantas mereka memilih mengakhiri hidupnya dengan cara-cara yang sangat tragis.[16] Negara yang didominasi oleh bandit-bandit demokrasi, pasti yang dilahirkan tidal lain adalah praktik  keculasan. Logika “untung-rugi menjadi mesin penggerak mereka, semacam ideologi gelap yang mendorong nilai-nilai kemanusiaan.[17] Kemudian beralih pada bagian peran para “Broker Politik”, seperti tulisan Pahmi. Sy, S.Ag, M.Si “Peran Perantara (broker) politik pada masa Orda Baru hanya terlihat dalam empat hal, yaitu: 1) Di dalam masyarakat luas, 2) Peran broker di dalam parlemen, 3) Peran broker dengan “Parlemen Jalanan” dalam proses pembangunan, dan 4) Peran broker dalam memperhubungkan penguasa dan penguasa.[18] Kini, setelah kran demokrasi dibuka selebar-lebarnya, broker-broker politik semakin menancapkan taringnya di haadapan penguasa dan pengusaha.[19] Kemudian pada bagian berikutnya mengenai aset Negara dan transaksi ilegal. Di tangan para bandit-bandit demokrasi, kekayaan kita ibarat barang dagangan yang setiap kali dibutuhkan dan didesak oleh kapitalis akan dijual dengan harga yang murah.[20] Lalu pada bagian akhir penulis meyakini, jika bukan karena orientasi pragmatis, yaitu keuntungan materi, tidak mungkin mereka mengeluarkan dana yang begitu banyak. Politik bagi merka adalah lahan busnis yangn sangat menguntungkan.[21]

        Pada bab empat, yang bertajuk utama “Ini dia kader-kader parpol yang terjerat kasus korupsi. Disin penulis mengklasifikasikan menjadi tujuh bagian, antara lain: 1) Partai Demokrat, 2) Partai Golkar, 3) PDI Perjuangan, 4) PPP, 5) PAN, 6) PKB, 7) Partai-Partai lain.[22]  Dari kubu Partai Demokrat ada Anas Urbaningrum (Ketum Partai Demokrat), Andi Alfian Malaranggeng (Mantan Menpora), Nazaruddin (Mantan Anggota DPR RI, 2009-2014), Angelina Sondakh ( Anggota DPR Komisi X, 2009-2014), Jacob Purnowo (Mantan Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi), Muhammad Salim (Bupati Palembang, 2005-2010), Sumartono (Anggota DPRD Semarang), Raja Thamsir Rachman (Mantan Bupati Indragiri Hulu), Wisnu Wardhana (Ketua DPRD Surabaya), Agusrin Najamudin (Gubernur Bengkulu), Sukawi Sutarip (Walikota Semarang, 2000-2010), As’ad Syam (Anggota DPR, 2009-2014), Yusran Aspar (Anggota DPR, 2009-2014), Sarjan Tahir (Anggota DPR, 2004-2009), Ismunarso (Bupati Situbondo, 2005-2010), Yusak Yaluwo (Bupati Boven Digoel, Papua, 2005-2009), Amrun Daulay (Anggota Komisi III DPR RI, 2009-2014), dan Djufri (Mantan anggota DPR RI, 2009-2014).[23] Selanjutnya, dari Partai Golkar ada Saleh Djasit (Mantan anggota DPR RI Komisi VII, 2004-2009), Azwar Chesputra (Mantan anggota DPR RI Komisi IV, 2004-2009), Hengky  Baramuli (Mantan anggota DPR RI, 1999-2004), Rusli Zainal (Gubernur Riau, 2008-2013), Hamka Yandhu, Amran Batalipu (Mantan Bupati Kab. Buol, Sulteng), Zulkarnaen Djabar (Anggota Banggar, Anggota Komisi VII), Yohanes Eluay (Ketua DPRD Jayapura), Iqbal Wibisono (Mantan anggota DPRD Jateng) dan, Andri Irsan Idris Galigo (Anggota DPRD Bone).[24] Menyusul dari kubu PDI Perjuangan menghadirkan Agus Condro (Mantan anggota Komisi IX DPR RI, 1999-2004), Izederik Emir Moeis (Anggota DPR, 1999-2004), Pltak Sitoris (Mantan anggota Komisi IX DPR RI, 1999-2004), Panda Nababan (Mantan anggota DPR RI, 2009-2014), Murdoko (Ketua DPRD Jateng),  Aries Marcorius Narang (Ketua DPRD Palangka Raya) dan, Sukarni Joyo (Anggota DPRD Kutai Timur).[25] Kemudian menyusul dari PPP yaitu:  Sofyan Usman (Mantan anggota DPR RI, 1999-2004), Al Amin Nasution (Mantan anggota Komisi III DPR RI, 2004-2009) dan, Endin Ahmad Jalaludin Soefihara (Mantan anggota komisi keuangan DPR).[26] Disusul PAN dengan Wa Ode Nurhayati (Mantan anggota Badan Anggaran DPR RI, 2004-2009), Noor Adenan Razak (Mantan anggota DPR RI Komisis VIII, 1999-2004), Abdul Hadi Jamal (Mantan anggota Komisi Perhubungan DPR, 2004-2009), Agung Purno Ssarjono (Anggota DPRD Semarang), Taufan Andoso Yakin (Wakil Ketua DPRD Riau) dan, Riza Kurniawan (Wakil Ketua DPRD Jateng).[27] Ada pula dari kader PKB yaitu: Yusuf Erwin Faisal (Mantan Ketua Komisi IV DPR RI, 2004-2009), M. Dunir (anggota DPRD Riau) dan, Zulkifli Shomad (Mantan Ketua DPRD Jambi).[28] Dan yang terakhir adalah bebarapa kader partai yang meramaikan dunia perkorupsian tanah air yaitu; Luthfi Hasan Ishaq (Mantan Presiden PKS), Bulyan Royan (Mantan anggota DPR RI Komisi V, 2004-2009) dan, Theddy Tengko (Bupati Kep.Aru, 2010-2015).[29]

       Terakhir adalah bab lima yang merupakan penutup dari buku “Apa Pun Partainya, Korupsi Hobinya). Penulis berpendapat bahwa kini, kita hidup ditengah dinamika politik yang tidak sehat. Partai-partai politik bermunculan dengan baju atau symbol yang berbeda, dengan ideology-ideologi yang tidak bisa ditekuk menjadi tunggal.[30] Demikianlah kenyataan yang tengah kita hadapi saat ini.

 

Pembahasan

         Membahas mengenai partai islam yang seperti kehilangan jati diri keislaman dalam tubuh partai seakan menjadikan islam di Indonesia hanya topeng. Namun penulis melupakan bahwa tidak semua kader partai berkelakuan buruk. Sebagai contoh besar, Joko Widodo adalah salah satu anggota partai PDI Perjuangan saat itu menjadi nominasi 25 wali kota terbaik dunia versi The City Mayor’s Foundation dan beberapa penghargaan lainnya seperti; 10 tokoh di tahun 2008 oleh majalah Tempo, Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta Award, Bung Hatta Anticorruption Award (2010), Charta Politica Award (2011) serta wali kota teladan dari Kementrian Dalam Negeri.[31]

      Dan tak dapat sepenuhnya kesalahan menjadi tanggungan partai jika dilihat beragamnya kepribadian dan agama setiap orang. Sehingga muncul beberapa pertanyaan reflektif yang diajukan. Pertama, apakah partai islam akan tetap eksklusif dengan asasnya sehingga akan bertabrakan dengan banyak aspirasi warga Negara Indonesia?. Kedua, partai islam akan berhadapan dengan dua organisasi Islam mainstream Indonesia, Muhamadiyah dan NU. Ketiga, partai Islam akan semakin kehilangan basis legistimasi ketika tokoh-tokoh Islam belakangan semakin banyak yang terjerat kasus-kasus tidak beradab. Keempat, dengan munculnya organisasi Islam non mainstram.[32] Sehingga sepertinya kurang pantas bila menyebut partai Islam adalah partai yang tidak amanah.

Tapi hal yang demikian dapat dijadikan pembelajaran , seperti firman Allah SWT:

قُلۡ سِيرُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَٱنظُرُواْ كَيۡفَ كَانَ عَٰقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلُۚ كَانَ أَكۡثَرُهُم مُّشۡرِكِينَ ٤٢

Katakanlah: “Adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah)”

       Jadi, apabila ditelaah lebih mendalam lagi sebenarnya bangsa ini mempunyai lima penyakit yang menyebabkan keterpurukan kondisi saat ini yaitu: 1) Mereka adalah pengusaha-pengusaha serakah, para pemuja materi 2) Koruptor penjual keringat rakyat dan masa depan bangsa 3)  Agen-agen pengkihanat 4) Kelompok anti moral dan, 5) kaum agamawan yang mendiamkan kenyataan buruk di masyarakat.[33] Dan pada halaman 60 penulis menyebutkan bahwa ada tiga broker yang muncul pada era Orde Baru, namun dalam pembahasannya penulis malah menulis empat perantara.

 

Penutup

        Buku yang mempunyai sampaul yang sangat menarik menjadi daya tarik tersendiri yang dapat menarik perhatian pembaca. Desain yang sangat sederhana, beberapa kutipan sengaja dibuat lebih besar dalam sebuah kolom untuk mempertajam ide pokok setiap tema menjadikan setiap hal sangat penting diperhatikan. Judul buku yang sangat gahar menurut saya, membuat pembaca tertantang menggali seberapa luas pemahaman tentang korupsi dan partai politik. Buku yang sangat cocok menjadi bahan bacaan dan mungkin menjadi bahan pertimbangan menjelang pemilu mendatang, terutama dengan bentuk buku yang tidak terlalu tebal membuatnya menjadi nyaman dibawa.

       Namun sayangnya buku ini hanya membahas beberapa tokoh saja. Akan lebih baik jika penulis menyebutkan kasus-kasus kecil juga. Dan juga setelah membaca buku ini, sedikit banyak pembaca akan terbawa dalam pemikiran sang penulis. Padahal dalam kenyataannya tidak semua anggota partai selalu mempunyai reka catatan hitam. Jika saja penulis memberikan sedikit angin segar pencapaian politik Indonesia, mungkin saja hal tersebut dapat membuka mata pembaca lebih luas lagi.

 

Daftar Pustaka

Elga A.Yusrianto, Apa Pun Partainya, Korupsi Hobinya, Yogyakarta: IRCiSoD, 2013

Harian Kompas edisi Rabu 3 Desember 2014 “Indeks Korupsi Dunia: Denmark Terbersih, Indonesia ke-107”

Indradie Andri, Rakyat Memantau Ibukota Rakyat Memantau Jokowi Basuk, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2013

Mulya adhitya, Indonesia Jungkir-Balik (Bagian 2), Jakarta: Noura Books, 2012

Qodir Zuly, Sosiologi Politik Islam Kontestasi Islam Politik dan Demokrasi di Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012

AM Waskito, Republik Bohong: Hikayat Bangsa Yang Senang Ditipu Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2011

 

 

 

 

[1] Adhitya Mulya, Indonesia Jungkir-Balik (Bagian 2), (Jakarta: Noura Books, 2012), hal. 36

[2] Harian Kompas edisi Rabu 3 Desember 2014 “Indeks Korupsi Dunia: Denmark Terbersih, Indonesia ke-107”

[3] Zuly Qodir, Sosiologi Politik Islam: Kontestasi Islam Politik dan Demokrasi di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2012),  hal.5

[4] A.Yusrianto Elga, Apa Pun Partainya, Korupsi Hobinya, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2013), hal.7

[5] Ibid., hal 8

[6] Ibid, hal. 4

[7] Ibid,  hal 16

[8] Ibid., hal 24

[9] Ibid., hal 27

[10] Ibid., hal. 32

[11] Ibid,. Hal 36

[12] Ibid., hal 46

[13]  Ibid., hal.6

[14] Ibid., Hal 49

[15] Ibid., Hal 51

[16] Ibid., Hal 54

[17] Ibid., Hal 58

[18] Ibid., Hal

[19] Ibid., hal 63

[20] Ibid., Hal 69

[21] Ibid., Hal 74

[22] Ibid., Hal 6

[23] Ibid., Hal 78-112

[24] Ibid., Hal 112-129

[25] Ibid., Hal 129-140

[26] Ibid., Hal 140-147

[27] Ibid., Hal 147-158

[28] Ibid., Hal 158-160

[29] Ibid., Hal 160-164

[30] Ibid., Hal 166

[31] Andri Indradie, Rakyat Memantau Ibukota Rakyat Memantau Jokowi Basuki (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2013) hal 132

[32] Zuly Qodir, Sosiologi Politik Islam Kontestasi Islam Politik dan Demokrasi di Indonesia (Yogyakarta: pustaka Pelajar, 2012) Hal. 280-282

[33] AM Waskito, Republik Bohong: Hikayat Bangsa Yang Senang Ditipu (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2011) Hal 245-248

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s